Mengurus perizinan bangunan di Jakarta sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik rumah maupun pelaku usaha. Perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak jarang membuat masyarakat bingung terkait prosedur dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.…
Apa Itu Audit Legalitas Aset? Secara sederhana, audit legalitas aset adalah proses pemeriksaan, verifikasi, dan analisis secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen hukum yang mendasari kepemilikan suatu aset. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa: Dokumen kepemilikan (seperti Sertifikat Hak Milik atau…
Mengapa Balik Nama Sertipikat Tanah Sangat Krusial Banyak pemilik properti menunda proses balik nama karena merasa lembar Akta Jual Beli (AJB) sudah cukup sebagai bukti kepemilikan. Padahal secara hukum pertanahan di Indonesia, AJB barulah dokumen ikatan transaksi, bukan bukti kepemilikan…
Mengapa Balik Nama Sertipikat Tanah Begitu Penting? Banyak pemilik lahan menunda proses ini karena merasa memegang akta jual beli (AJB) sudah cukup. Padahal, secara hukum di Indonesia, bukti kepemilikan hak atas tanah yang paling kuat dan diakui negara adalah Sertipikat…
Bagi sebagian besar pemilik aset, mengurus dokumen ke Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Jakarta Timur seringkali menyita waktu, tenaga, dan membingungkan karena adanya transisi ke sistem Sertifikat Elektronik (Sertifikat-el). Jika Anda tidak memiliki waktu untuk mengantre atau bingung menghadapi birokrasi, menggunakan…
Ingin Membeli Rumah? Ini Dia Dokumen Yang Wajib Kamu Perhatikan Membeli rumah, ruko, atau sebidang tanah adalah pencapaian finansial yang luar biasa. Namun, di balik nilai investasinya yang tinggi, transaksi properti menyimpan risiko hukum yang besar jika Anda tidak berhati-hati.…
Mengapa Legalitas Properti Anda Tidak Boleh Ditunda? Banyak pemilik properti baru menyadari pentingnya kelengkapan dokumen saat ingin menjual aset, mengajukan agunan ke bank, atau ketika terjadi klaim sepihak dari pihak lain. Menunda pengurusan legalitas properti memperbesar risiko kerugian finansial yang…
Pada dasarnya, tidak ada keharusan bagi perjanjian utang untuk disertai dengan perjanjian jaminan. Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, agar sebuah perjanjian dianggap sah, dalam hal ini hanya diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi: Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat; Kemampuan…
Jaminan Individu dan Jaminan Perusahaan Penting untuk dipahami bahwa kata jaminan berasal dari bahasa Belanda, yakni zekerheid atau cautie, yang merujuk pada sebuah metode yang digunakan kreditur untuk memastikan tagihan terpenuhi. Sementara itu, istilah hukum jaminan berakar dari bahasa Belanda,…
Apa Itu APHT? Dalam sistem jaminan kebendaan di Indonesia, APHT berfungsi sebagai alat yang krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. APHT dibuat oleh PPAT dan berperan sebagai dokumen resmi yang menetapkan hak tanggungan…