Apa Itu APHT?
Dalam sistem jaminan kebendaan di Indonesia, APHT berfungsi sebagai alat yang krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. APHT dibuat oleh PPAT dan berperan sebagai dokumen resmi yang menetapkan hak tanggungan atas lahan sebagai jaminan untuk utang. Tanpa adanya APHT, hak tanggungan tidak dapat dikatakan secara sah dimata hukum.
APHT merupakan tahap berikutnya setelah kesepakatan dalam kredit dibuat. Dokumen ini mencakup informasi tentang identitas pihak yang memberikan serta menerima hak tanggungan, objek tanah yang dijadikan jaminan, jumlah utang, serta ketentuan eksekusi seperti parate executie. Namun, meskipun telah disusun dengan sah, APHT tidak akan mengikat secara hukum terhadap pihak ketiga sampai terdaftar di BPN. Setelah pendaftaran dilakukan, hak tanggungan tersebut akan dicatat dalam sertifikat tanah dan diakui melalui Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).
Kekuatan Hukum APHT
Lantas, bagaimana sebenarnya kekuatan hukum dari APHT? Sebenarnya, meskipun APHT disusun dengan melibatkan PPAT, keberadaan APHT saja belum cukup untuk menghasilkan hak tanggungan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena kekuatan hukumnya masih terbatas hanya pada pihak-pihak yang terkait dan belum memiliki kekuatan terhadap pihak ketiga. Akibatnya, APHT tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi jika debitur melanggar perjanjian. Oleh karena itu, agar hak tanggungan dapat memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum, APHT harus didaftarkan di BPN.
Dalam langkah ini, terdapat keterkaitan yang erat dan tak terpisahkan antara APHT dan sertifikat tanah, karena APHT hanya dapat disusun jika objek jaminan berupa tanah tersebut telah mempunyai sertifikat hak atas tanah yang valid dan terdaftar di BPN.
Setelah menyelesaikan tahap pendaftaran, sertifikat hak tanggungan (SHT) akan diterbitkan dan akan dilakukan pencatatan dalam buku tanah serta penempelan catatan (endorsement) pada sertifikat yang berkaitan dengan hak atas tanah tersebut. Proses ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan yang menyatakan:
“pendaftaran Hak Tanggungan yang disebut dalam ayat (1) dilaksakan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah untuk Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah yang menjadi subjek Hak Tanggungan, serta menyalin catatan itu ke dalam sertifikat ha katas tanah yang bersangkutan.”
PusatLegal adalah platform jasa professional one-stop legal solution yang berfokus pada pengurusan legalitas tanah, properti dan usaha Anda. Memastikan setiap langkah properti dan bisnis Anda berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hubungi Kami Sekarang:
Segera konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim ahli kami secara Gratis:
- WhatsApp / Telepon: [0851-3700-0094]
- Alamat Kantor: [Jl. Dukuh V No.82b, Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13550 (diseberang Indomaret)]
- Jam Operasional: Senin – Jumat (09.00 – 17.00 WIB)
Pusat Legal Indonesia adalah platform jasa professional one-stop legal solution yang berfokus pada pengurusan legalitas tanah, properti dan mitra solusi bisnis Anda. Memastikan setiap langkah properti dan bisnis Anda berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pusat Legal Indonesia adalah penyedia layanan profesional yang menghadirkan solusi legal terpadu (one-stop legal solution) untuk memenuhi berbagai kebutuhan hukum bisnis dan aset Anda.
OFFICE
DKI JAKARTA
Jl. Lapangan Tembak, RT/04 RW/10, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur 13730.
WA/PHONE
+62 851 3700 0094
office@pusatlegal.id